Kekerasan bersenjata di tanah Papua, menuntut semua pihak untuk peduli dan memberikan solusi. Langkah penyelesaian tidak hanya hanya datang dari pemerintah, tetapi juga lembaga Gereja yang ada di seluruh wilayah Papua.

Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, Pendeta Matheus Adadikam mengatakan, gereja di tanah Papua sudah saatnya menjalankan tugas pastoralnya menggagas dialog mempertemukan pihak-pihak yang berada pada pusaran konflik duduk bersama dengan pemerintah. Hanya dengan jalan duduk bersama, masalah ini optimis dapat diselesaikan tanpa korban jiwa.

“Kami juga meminta pihak gereja di Papua untuk melakukan fungsi pastoralnya dan rekonsiliasi. Gereja adalah yang paling dekat dengan masyarakat. Mungkin dengan ini, mereka bisa mendekati pihak-pihak ini, terutama TPNPB ini, sehingga kalau bisa meletakkan senjata,” kata Matheus kepada media sebagaimana dikutip dari voaindonesia, Jakarta, Rabu,(28/04/2021)

Matheus sendiri menaruh harapan besar terhadap Gereja dalam menyelesaikan konflik Papua yang hingga saat ini tak kunjung selesai. Pasca gugurnya Kepala BIN Daerah Papua, Presiden Jokowi memerintahkan TNI dan Polisi untuk memburu kelompok bersenjata yang masih beroperasi di hutan-hutan Papua.

Menurutnya, arahan dari presiden, sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Malahan, arahan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru, korban bisa berjatuhan baik dari pihak keamanan maupun masyarakat biasa.

Karena itu, tegas Matheus, dialog menjadi pilihan tepat untuk menghentikan semua masalah yang ada. Semua pemangku kepentingan di tanah Papua, diajak duduk bersama merumuskan berbagai macam solusi guna menyelesaikan masalah kekerasan bersenjata ini.

“Ini yang kedua, karena pada 2018, presiden juga menyampaikan peryataan yang tidak jauh berbeda dengan hari ini, diikuti oleh Wakil Presiden pada saat itu Pak Jusuf Kalla, dan itu mengakibatkan adanya operasi penumpasan, dan terus berkepanjangan sampai hari ini terjadi lagi,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, pemerintah perlu memikirkan kembali pendekatan dalam menyelesaikan konflik Papua. Selama ini, pemerintah di Jakarta, mengirimkan TNI dan polisi dengan tujuan memburu kelompok bersenjata di Papua.

Pendekatan keamanan ini, kata Matheus, hanya menimbulkan konflik baru dan menambah korba jiwa. Karena itu, Matheus berharap, TNI dan Polri menarik seluruh pasukan non-organik dari seluruh wilayah Papua.

Penarikan pasukan non organik sangat penting untuk menghentikan kekerasan bersenjata. Dengan demikian, terbuka jalan untuk melakukan dialog dua arah antara masyarakat yang selama ini diidentifikasi sebagai kelompok bersenjata dengan pemerintah di Jakarta maupun di Papua.*