Berbagai deretan peristiwa penting di Papua sepanjang bulan Januari sampai bulan Juli 2022 berhasil dipantau dan dicatatkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua. Dari sekian isu yang mencuat, Elsham Papua mencatat beberapa peristiwa penting yang terjadi di Papua dalam kurung waktu tujuh bulan tersebut. Peristiwa penting itu antara lain Droping Aparat Keamanan, Demotrasi Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB), Militerisme, dan Pengadilan HAM Kasus Makar.

Elsham Papua mencatat sejak Januari hingga Juli 2022, pengerahan Aparat Keamanan ke Papua sebanyak 11.660 pasukan yang merupakan aparat gabungan TNI dan Polri. Berbagai istilah pengamanan digunakan untuk melanggengkan pengerahan Pasukan ke Papua. Sebelumnya pada tahun 2021 terbentuk satgas Nemangkawi dan memasuki tahun 2022 pada bulan Januari berganti nama menjadi satgas Cartenz, selain itu ada Satgas Pengamanan Daerah Rawan, Satgas Pengamanan Obyek Vital Negara, Satgas Pengamanan Daerah Perbatasan.

Di periode yang sama Januari – Juli 2022 Elsham mancatat dan mendokumentasikan aksi-aksi demontrasi Penolakan Daerah Otonomi Baru ( DOB ) di berbagai daerah di Papua. Pro dan kontra pembentukan Daerah Otonomi Baru ( DOB ) menjadi isu hangat di Papua berbagai kalangan berbicara memberikan pandangan terkaitat pembentukan Daerah Otonomi Baru. Bagi pihak yang pro melihat pemekaran sebagai solusi bagi pembangunan Papua. Tetapi, bagi pihak yang kontra melihat bahwa pembentukan daerah otonomi baru merupakan peluang bagi Negara untuk menguasai hak-hak masyarakat adat dan tidak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat adat.

Disisi lain Negara tidak mendengar masukan dari masyarakat, bahkan masukan dari MRP yang merupakan lembaga represetatif orang asli Papua. Negara memaksakan keinginannya untuk pembentukan daerah otonomi baru. Tanpa, melihat dampak perpecahan yang terjadi di masyarakat asli Papua. Dimana Elsham melihat situasi ini akan sangat mungkin mengarah kepada konflik horizontal antar masyarakat asli Papua yang Pro dan Kontra.

Elsham juga mencatat dalam aksi-aksi demotrasi menuntut penolakan daerah otonomi baru. Dalam hal pengamanan aparat keamanan juga melakukan aksi represif kepada masa aksi untuk pembubarkan secara paksa. Tercatat ada sebanyak ada 1.181 personil gabungan TNI/Polri dalam pengamanan aksi demo tolak DOB pada tanggal 10 Mei 2022 di Kota Jayapura.

Elsham melihat ada kepentingan Negara dalam pembentukan Daerah Otonomi Barudi Papua. Hal ini, berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Juga akan berdampak kepada semakin tingginya pengerahan Aparat Keamanan Non Organik ke Papua.

Periode tujuh bulan ini juga Elsham Papua aktif mengadvokasi kasus Makar yang sudah dalam proses persidangan. Dalam semua kasus Makar yang terjadi, satu kasus yang berkaitan dengan aksi demo tolak Rasisme, satu kasus pengibaran bendera Bintang Kejora, dan satu kasus terkait kepemilikan atribut Papua Merdeka. Satu kasus Makar sudah mendapatkan putusan bebas yaitu kasus makar kepemilikan atribut Papua Merdeka.

Ani Sipa

Manager Program

Baca Laporan Lengkap : Pembumkaman Ruang Berekspresi Situasi Hak Asasi Manusia di Papua Sepanjang Januari-Juli 2022