NEW YORK (Suara Karya): Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Duta Besar Marty Natalegawa, terpilih sebagai Ketua Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi (UN Special Committee on Decolonization) periode 2008.

Pemilihan itu berlangsung dalam sesi pertama sidang komite yang dipimpin Sekjen PBB Ban Ki-Moon di Markas Besar PBB, New York, Kamis waktu setempat, demikian keterangan Perwakilan Tetap RI di New York.

Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi atau dikenal sebagai Komite 24–diambil dari jumlah negara yang menjadi anggota komite pada awal didirikan 1961–merupakan badan yang diberi kewenangan untuk melakukan implementasi Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Wilayah-wilayah Jajahan dan Penduduknya.

Sejak 2004, komite khusus itu beranggotakan 27 negara yakni Antigua dan Barbuda, Bolivia, Chile, China, Kongo, Pantai Gading, Dominika, Ethiopia, Fiji, Grenada, India, Indonesia, Iran, Irak, Mali, Papua Nugini, Federasi Rusia, Saint Kitts dan Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Sierra Leone, Suriah, Timor Leste, Tunisia, Tanzania, dan Venezuela. Dekolonisasi merupakan salah satu mandat terpenting PBB yang paling sukses dalam pelaksanaannya.

Sejak PBB didirikan pada 1945, lebih dari 750 juta orang telah mendapatkan hak penentuan nasib sendiri dan lebih dari 80 wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan telah memperoleh kemerdekaan.

Hingga saat ini komite tersebut masih memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan proses dekolonisasi terhadap 16 wilayah yang belum berpemerintahan sendiri (Non-Self-Governing Territories/NSGTs).

Keenam belas NSGTs adalah Sahara Barat, Samoa Amerika, Guam, Kaledonia Baru, Pitcairn, Tokelau, Anguilla, Bermuda, Kepulauan Virgins Enggris, Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland (Malvinas), Gibraltar, Monserrat, Saint Helena, Kepulauan Turks dan Caicos, dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya setelah terpilih secara aklamasi, Marty mengatakan Indonesia merasa terhormat dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat internasional.

Kesediaan Indonesia menerima mandat sebagai Ketua Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan semangat Dasasila Bandung hasil Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, yang turut meletakkan dasar bagi upaya dekolonisasi di bekas wilayah terjajah di seluruh penjuru dunia.

Sebagai ketua komite, ujar Marty, Indonesia akan secara proaktif menjajaki berbagai cara inovatif dan mengembangkan opsi memajukan proses dekolonisasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya para penduduk di wilayah NSGTs serta negara-negara yang menjadi penguasa administratif wilayah tersebut (Administeering Power). (Ant/Hasyim)

Source: Suara Karya