anduan dua volume ini memberikan bantuan praktis bagi organisasi dan aktivis hak asasi manusia pribumi dan non-pribumi, serta Pemerintah, untuk memfasilitasi proses pengungkapan kebenaran terkait masyarakat adat. Panduan ini menyarikan pelajaran dari empat puluh tahun pengalaman komisi kebenaran, khususnya yang melibatkan masyarakat adat, dan menguraikan kerangka kerja internasional hak-hak masyarakat pribumi yang berkembang.
Selama empat dekade terakhir, keadilan transisional, termasuk Komisi Kebenaran, telah muncul di seluruh dunia, umumnya dalam konteks pasca-konflik atau pasca-otoriter. Bersamaan dengan itu, gerakan masyarakat adat global telah mengembangkan kerangka hak asasi manusia internasional tentang hak-hak mereka. Meskipun interaksi antara kedua gerakan ini masih terbatas, ada gelombang proses pengungkapan kebenaran yang dipimpin oleh aktivis masyarakat adat. Panduan ini bertujuan untuk mendorong pembelajaran silang antara keduanya.
Panduan ini menjelaskan pilar utama keadilan transisional, yaitu hak atas kebenaran, dan mekanisme untuk mencapainya terkait ketidakadilan masa lalu. Ini juga membahas bagaimana proses pengungkapan kebenaran dapat mendukung strategi politik dan hak masyarakat adat yang lebih luas. Panduan ini berfokus pada pelajaran praktis untuk proses pengungkapan kebenaran yang sukses, menekankan partisipasi berbagai pemangku kepentingan (termasuk perempuan), nilai kemitraan masyarakat sipil, dan potensi pendidikan publik untuk memobilisasi perubahan sosial, serta perencanaan untuk tindakan berkelanjutan.
Volume Kedua panduan ini berisi studi kasus regional yang mendokumentasikan berbagai proses pengungkapan kebenaran yang melibatkan masyarakat adat. Studi kasus ini mencakup komisi kebenaran pasca-konflik, penyelidikan khusus terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat, penyelidikan hubungan historis, penyelidikan institusional hak asasi manusia nasional, dan proses pengungkapan kebenaran yang dipimpin oleh masyarakat sipil atau komunitas. Setiap studi kasus menyoroti latar belakang, mandat, metodologi, operasional, laporan akhir, rekomendasi, tindak lanjut, dan pelajaran penting.
AJAR, sebagai LSM regional, mendukung mekanisme pengungkapan kebenaran dan korban pelanggaran HAM dalam keadilan transisional. Mereka mengakui kepemimpinan masyarakat adat dalam perjuangan mereka untuk hak-hak mereka, dan percaya bahwa organisasi hak asasi manusia non-pribumi dan Pemerintah perlu lebih banyak bekerja sama dengan organisasi dan komunitas masyarakat adat dalam kerangka hak-hak dasar untuk mengatasi ketidakadilan di masa lalu dan sekarang.
Asia, rumah bagi populasi masyarakat adat terbesar di dunia, seringkali menghadapi tantangan pengakuan dan kerentanan terhadap konflik, pembangunan tidak terkendali, perampasan tanah, pencurian sumber daya, dan kekerasan. Oleh karena itu, membangun hubungan antara organisasi hak asasi manusia dan aktivis masyarakat adat di seluruh Asia-Pasifik sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan masa lalu dan tantangan saat ini demi membangun landasan baru untuk hubungan yang adil dan pemenuhan hak asasi manusia sepenuhnya.
Download dan Baca Online laporan lengkap di sini : Masyarakat Pribumi dan Hak Atas Kebenaran