Kepada yang terhormat : Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia,
Gedung Bina Graha Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, 10110
Di –
Jakarta
Dengan hormat,
Melalui surat ini kami ELSHAM Papua pertama-tama hendak mengapresiasi kinerja Bapak selaku Presiden Republik Indonesia, yang ke enam (6), karena keinginan yang kuat serta ketulusan membangun bangsa Indonesia, termasuk membangun Provinsi ter Timur Indonesia, Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal itu terbukti lewat sikap dan tindakan nyata termasuk kunjungan ke Papua sebanyak enam belas (16) kali yang telah Bapak lakukan sebagai seorang Presiden untuk kemajuan bangsa. Pembangunan di Papua yang terlaksana semasa kepemimpinan Bapak pada periode pertama dan paruh periode kedua yang sebentar lagi akan berakhir, ada begitu banyak kemajuan yang nampak, hal itu sungguh membanggakan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur diantaranya konektifitas Laut, Udara dan Darat yang dibangun di Papua dengan tujuan supaya Orang Asli Papua tidak tertinggal dari saudara-saudarinya di Provinsi lain dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam sambutan pembukaan PON XX tahun 2021, Bapak mengekspresikan rasa kecintaan Bapak terhadap Papua, dan menyampaikan tentang kebersamaan dan kesetaraan hal itu sungguh membanggakan, namun jika kita menoleh sejenak kebelakang, dan melihat dalam perjalanan waktu, kenyataan menunjukkan bahwa, di masa kepemimpinan Bapak, justru kekerasan bersenjata dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia meningkat dengan tajam, bahkan konflik bersenjata terus terjadi secara masif di seluruh Papua.
Konflik bersenjata antara TPN-PB dan TNI POLRI belum menunjukkan tanda-tanda bahwa akan berakhir, ELSHAM Papua mencatat bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 ketika terjadi penyerangan oleh TPN-PB terhadap karyawan PT. Istaka Karya yang menelan 17 korban jiwa, kemudian dilanjutkan dengan operasi militer atau operasi tumpas di Nduga yang diperintahkan langsung Oleh Bapak Presiden selaku Panglima tertinggi dan menyusul pernyataan wakil Presiden Yusuf Kala ketika itu. Akibat yang ditimbulkan yaitu masih menyisahkan penderitaan sampai hari ini.
ELSHAM Papua dalam seruan-seruan melalui konferensi pers dan media rilis menyampaikan berulang-ulang agar Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Presiden menarik seluruh pasukan non organik dari seluruh wilayah di Papua dan Papua Barat, karena menurut catatan ELSHAM Papua justru dengan kehadiran pasukan non organik ke Papua dan Papua Barat telah mengakibatkan begitu banyak korban dipihak masyarakat sipil dan juga anggota TNI – POLRI serta korban dipihak TPN-PB dari waktu ke waktu.
Alasan lain yang mendasari permohonan ELSHAM Papua, karena perintah operasi yang dikeluarkan pemerintah tidak didukung dengan dokumen legal atau oleh Peraturan dan UU yang menjadi dasar hukumnya, justru yang dijadikan alasan oleh Pemerintah Pusat yaitu, UNTUK MENGAMANKAN OBJEK VITAL NEGARA. Kemudian setiap kali terjadi peristiwa seperti ini maka yang pertama menjadi korban adalah ibu-ibu dan anak-anak, serta orang tua lanjut usia. ELSHAM-Papua mencatat juga bahwa disaat rakyat dalam penderitaan di pengungsian akibat konflik bersenjata, Negara masih mengabaikan tanggung jawabnya serta lalai dalam melakukan kewajibannya untuk mengurus para pengungsi baik yang di Nduga, Intan Jaya, Kiwirok, Maybrat, Yahukimo dan hampir di seluruh wilayah yang sedang terjadi konflik.
Bapak Presiden yang terhormat,
Baru saja terjadi penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Operasi gabungan TNI-POLRI yang telah mengakibatkan seorang balita Melpianus Sondegau (2 Tahun) meninggal dunia dan Yoakim Majau (6 Tahun) harus mendekam di rumah sakit serta korban-korban lainnya. Apa yang sedang terjadi, lagi-lagi menunjukkan bahwa Negara lalai melindungi warganya. Seharusnya hal ini merupakan tanggung jawab Negara untuk melindungi warganya sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Negara berkewajiban melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
Konflik dan kontak senjata yang terjadi telah menelan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya dikalangan masyarakat sipil, dan juga rasa kepedihan serta duka yang mendalam oleh keluarga yang kehilangan dipihak TNI-POLRI, hal yang sama tentu dirasakan juga ketika korban jiwa dipihak TPN-PB. Kami yakin sebagai seorang Pimpinan Negara, tentu Bapak tidak menghendaki hal ini terjadi, karena semua yang telah menjadi korban adalah manusia yang sejatinya mempunyai hak utuk hidup.
Bapak Presiden yang kami hormati,
Sejak lama ELSHAM Papua menilai bahwa Operasi penegakan hukum yang didalamnya berlangsung Operasi Militer adalah sesuatu yang wajar karena demi keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun seiring berjalannya waktu dan Konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPN-PB yang sangat masif membuat pandangan kami berangsur berubah, karena ternyata Operasi Militer yang berlangsung di Papua dilakukan tidak semata-mata demi kepentingan keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan menurut dugaan kami Operasi Militer yang telah berlangsung lama dan telah menelan banyak korban ini, terbungkus rapih atau menggonceng kepentingan Politik dan Ekonomi. Hal itu telah terbukti melalui hasil riset dari beberapa lembaga, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Eksekutiv Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Pusaka Belantara Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KONTRAS, JATAM dan Green Peace Indonesia, Trend Asia pada tangal 12 Agustus 2021 berjudul : EKONOMI-POLITIK PENEMPATAN MILITER DI PAPUA; KASUS INTAN JAYA “, yang disampaikan oleh sdr Haris Azar dan sdri Asfinawati dengan data yang sangat akurat dan telah mengungkap keterlibatan oknum pejabat-pejabat negara termasuk petinggi Militer bersama koroni-kroninya dalam sasaran operasi pertambangan serta pengelolahan hutan, dan rencana operasi penambangan Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya.
Mengapa ELSHAM Papua dalam seruan-seruannya terus meminta kepada pemerintah agar hentikan pengedropan pasukan non organik, serta meminta pasukan TNI-POLRI dan TPN-PB untuk menahan diri, serta meminta kedua bela pihak agar lebih mengutamakan penghormatan terhadap kemanusiaan. Konflik bersenjata yang terus terjadi sampai hari ini, terbukti berlangsung di wilayah dan daerah yang kaya akan sumber daya mineral seperti emas, tembaga dan berbagai kekayaan alam lainya yang tidak kami rincikan satu-persatu melalui surat ini.
ELSHAM Papua pada akhirnya menduga bahwa, Operasi Militer adalah kedok yang dipakai untuk membuat wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan mineral menjadi kosong serta tidak berpenghuni agar kemudian, ketika operasi penambangan dan pengelolahan hutan dilakukan, kehadiran Investor atau pengusaha di wilayah-wilayah tersebut seakan-akan mereka hadir di Tanah dan Wilayah tidak bertuan atau Tanpa Penduduk karena telah terusir secara sistimatis. Korban-korban sebelumnya seperti Pdt. Jeremia Sanambani di Intan Jaya dan korban lainya sampai hari ini kasusnya belum terselesaikan.
Sementara itu rencana pembukaan Blok Wabu terus dipublikasikan oleh pihak Pemerintah tanpa mempertimbangkan dan mempedulikan pendapat dan suara nurani rakyat setempat sebagai pemilik Hak ulayat. Hal ini menyebabkan 50.687 Jiwa pengungsi telah meninggalkan kampung halaman mereka, karena hidup mereka terancam.
ELSHAM Papua juga mencatat bahwa akhir-akhir ini, apa yang terjadi di lapangan sudah semakin kabur serta semakin sulit untuk membedakan mana anggota TNI-POLRI yang murni dan mana anggota TPN-PB yang murni ?, karena dari kebrutalan mereka terindikasi bahwa mereka bukanlah TNI-POLRI dan TPN-PB yang murni atau boleh dikatakan mereka kelompok gadungan. Kami menyebut mereka kelompok gadungan, siapa mereka ini ?, sampai saat ini belum diketahui dengan jelas tetapi dari sikap dan tindakan brutal tanpa mempertimbangkan keselamatan dan keamanan masyarakat sipil membuktikan bahwa mereka adalah kelompok yang telah dilatih khusus untuk menciptakan konflik horizontal diantara masyarakat sipil.
Bapak Presiden yang kami hormati,
Tentu bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai didaerah termasuk semua Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bekerja dibidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan Hidup serta semua pihak yang prihatin untuk kemanusiaan, tidak menginginkan terjadinya korban baik dipihak TNI-POLRI maupun dipihak TPN-PB terlebih masyarakat sipil .
ELSHAM-Papua juga mengalami bahwa di Indonesia setiap pribadi, kelompok dan lembaga yang berbicara mengkritisi pemerintah dalam hubungan dengan penegakkan hukum, keadilan, kebenaran dan Hak Asasi Manusia serta pelanggaran di bidang Lingkungan Hidup, selalu dipojokkan dan dituduh sebagai penentang Pemerintah. Khusus bagi kami di Papua, ketika kami bersuara bagi kaum yang tertindas dan rakyat yang suaranya dibungkam, maka selalu dituduh sebagai pendukung TPN-PB, dan dimasukkan dalam golongan kelompok separatis, yang mana saat ini gencar-gencarnya negara sedang membangun opini serta terus digiring melalui berbagai media agar masuk kedalam daftar kelompok teroris di Indonesia.
Bagi ELSHAM-Papua tuduhan semacam itu bukan sesuatu yang baru, apapun tuduhan dan lebel yang diberikan oleh Pemerintah dan TNI POLRI serta pihak manapun, tidak akan menyurutkan perjuangan kami untuk terus menyuarakan tentang Keadilan, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia di Papua dan Indonesia, walaupun intimidasi dan penghilangan nyawa secara paksa atau pembunuhan kilat merupakan akibat dari pekerjaan ini. Dimanakah Munir dan daftar panjang nama-nama para Aktivis di Indonesia yang hari ini tidak diketahui lagi dimana rimbahnya ?.
Bapak Presiden yang kami hormati,
Akhirnya kami perlu menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan kami terhadap TNI POLRI dan setiap kesatuan dari tingkat reguler sampai pada pasukan elitnya, sungguh mengagumkan karena kehebatan mereka yang terkenal dan dikagumi telah mengharumkan nama bangsa Indonesia dimata dunia . Bapak Presiden yang terhormat, ijinkan kami melanjutkan pesan dari rakyat kecil dan para korban sebagai berikut : “Sebagai rakyat kami bangga punya TNI dan POLRI serta pasukan yang diakui hebat dimata dunia. Karena itu, janganlah mereka dijadikan kaki tangan Penguasa dan Pengusaha di Republik ini, hanya karena kepentingan politik dan ekonomi bagi segelintir orang dinegara ini, tetapi jadilah pengayom rakyat dan penegak hukum yang baik, karena menjaga kedaulatan Negara dimulai dari melindungi warga negara dan rakyatnya sendiri, bukan sebaliknya.
Atas nama kemanusiaan demikian Surat Terbuka ini dikeluarkan oleh Elsham Papua dan didukung oleh:
- LP3BH Manokwari
- SKP Keuskupan Timika
- SKPKC-OSA Papua
- IMPARSIAL
- TAPOL
- Dewan Adat ( DAP ) Wilayah Meepago
- KPKC Gereja KINGMI Di Tanah Papua
- KPKC SINODE GKI Di Tanah Papua
- SKPKC Fransiskan Papua
- Asia Justice and Rights
- Southeast Asia Freedom of Expression Network
- Make West Papua Safe
- LBH KAKI ABU
- KONTRAS PAPUA
- LBH PAPUA
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
- KontraS
- ELSAM
- AlDP
- YADUPA
- YLBHI
- Paritas Institute
- Papuaitukita
- Belantara Papua
- Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM)
- Walhi Papua
Atas perhatian dan tanggapan Bapak, kami haturkan terima kasih.
Jayapura, 15 November 2021.
Salam dan hormat saya,
Pdt. Matheus Adadikam. STh.
Direktur.