Kami Dewan Gereja Papua Barat menganggap polemik seputar Sekda (Sekda) dan Surat Radiogram no.T.121.91/4124/OTDA tentang Pengangkatan Sekda, Dance Flassy sebagai Pj Gubernur Provinsi Papua tidak lepas dari agenda besar pemerintah pusat di Jakarta yang akan diusung. keluar politik memecah belah antara sesama orang Papua. Agenda ini juga termasuk melanggengkan kelanjutan pelaksanaan Otonomi Khusus dan rencana perluasan pemekaran Daerah Otonom Baru, tanpa melibatkan rakyat Papua yang menjadi subyek pembangunan. Polemik ini merupakan kelanjutan dari dua versi pengangkatan dan pelantikan Sekda yaitu versi Provinsi Papua dan versi Kemendagri v pada 1 Maret 2021.
Kami menilai ini juga merupakan upaya Negara untuk mengelak dari tuntutan penyelesaian empat akar permasalahan Papua yang LIPI simpulkan sebagai akar konflik di Papua. Empat akar masalah tersebut adalah;
a. Diskriminasi Ras dan Marginalisasi;
b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
c. Kegagalan Pengembangan
d. Status Sejarah Politik Papua
Menegaskan temuan LIPI tentang akar konflik di Papua, kami para pemimpin gereja Papua menyimpulkan bahwa berdasarkan pengalaman penderitaan bersama dengan orang Papua, akar penyebab konflik antara Papua dan Negara adalah Rasisme sebagai “hati” dan “inti” yang menjadi basis kekerasan dan penindasan terhadap orang Papua oleh Negara.
Isi Pastoral Letter selengkapnya, silahkan baca pada file pdf berikut ini :
Pastoral Letter WPCC – 27 June 21 Indonesia